RUU Sumber Daya Air

Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah resmi dicabut dan dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013. Akibatnya, pengaturan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia kembali mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan (“UU 1974”).
 
Dalam rangka memperbarui ketentuan-ketentuan UU 1974 yang sudah ketinggalan zaman sekaligus meningkatkan kepastian hukum di bidang industri air, Dewan Perwakilan Rakyat(“DPR”) sedang melaksanakan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (“RUU”). RUU tersebut terdiri dari 50 pasal, yang memuat payung aturan hukum komprehensif mengenai pemanfaatan sumber daya air.
 
RUU ini secara khusus membahas tentang persoalan-persoalan berikut: