Dalam rangka meningkatkan jumlah dan nilai keekonomian wirausaha di Indonesia, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Program pembiayaan tersebut kini dikenal sebagai pembiayaan ultra mikro.
[1]
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Menteri Keuangan (“
Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan
No. 22/PMK.05/2017 tentang Pembiyaan Ultra Mikro (“
Peraturan 22/2017”), guna memastikan bahwa program pembiayaan ultra mikro ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
[2] Peraturan 22/2017 memuat rangkaian ketentuan untuk mengatur sejumlah bidang terkait program yang bersangkutan berikut ini:
......