Menteri Komunikasi dan Informatika (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 10 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia (“
Peraturan 10/2017”), sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (“
Peraturan 80/2015”).
[1]
Secara pokok, Peraturan 80/2015 memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tarif penerimaan negara bukan pajak (
“PNBP”) yang bersumber dari hak pengelolaan nama domain Indonesia (
“Hak Pengelolaan”).
Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 10/2017 menetapkan sejumlah ketentuan terkait hal-hal berikut:
......