Pemerintah Atur Ulang Ketentuan Santunan dan Iuran Wajib Penumpang dalam Kecelakaan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan di dalam alat angkutan yang ditumpanginya, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (“Peraturan 15/2017”).[1]
 
Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 15/2017 mengatur ulang berbagai ketentuan tentang pemberian santunan kepada korban kecelakaan di dalam alat angkutan yang ditumpanginya, serta iuran yang wajib dibayarkan oleh penumpang yang bersangkutan. Sebelumnya permasalahan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 37/PMK.010/2008 dengan judul yang sama (“Peraturan 37/2008”).
 
Santunan
 
Peraturan 15/2017 mendefinisikan santunan sebagai uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut, dan udara atau ahli warisnya. Perbandingan nilai santunan yang diatur dalam Peraturan 15/2017 dan Peraturan 37/2008, adalah sebagai berikut:[2]