| Issue Number : 3082

Peraturan Baru tentang Pemanfaatan Panas Bumi Secara Tidak Langsung

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (“Peraturan 7/2017”) telah diterbitkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi,[1] guna menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan berikut:
 
1. Survei pendahuluan dan eksplorasi;
2. Penawaran wilayah kerja panas bumi;
3. Penetapan harga energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung;
4. Izin pengusahaan panas bumi;
5. Sanksi administratif;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi panas bumi; dan
7. Pembinaan dan pengawasan.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (“Peraturan 7/2017”) telah diterbitkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi,[1] guna menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan berikut:
 
1. Survei pendahuluan dan eksplorasi;
2. Penawaran wilayah kerja panas bumi;
3. Penetapan harga energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung;
4. Izin pengusahaan panas bumi;
5. Sanksi administratif;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi panas bumi; dan
7. Pembinaan dan pengawasan.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info