Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten melalui Jaringan Bergerak Seluler Disederhanakan

Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler (“Peraturan 9/2017”) untuk menyederhanakan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan jasa tersebut.[1] Jasa tersebut sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas, beserta pengubahan-pengubahan terhadap peraturan tersebut (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan 21/2013”).[2]
 
Mengingat luasnya cakupan Peraturan 9/2017, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini hanya akan membahas topik-topik berikut: