Ketentuan Impor Barang Kiriman Diatur Lebih Lanjut

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“Direktur Jenderal”) telah menerbitkan Peraturan No. PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman (“Peraturan 2/2017”) dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan dalam sektorekonomiini.[1]
 
Untuk tujuan tersebut, Peraturan 2/2017 menetapkan sejumlah pedoman diperbarui tentang impor barang kiriman, yang sebelumnya diatur dalam peraturan berikut (secara bersama disebut sebagai "Peraturan Sebelumnya"):
 

1.	Peraturan Direktur Jenderal No. P-05/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan (“Peraturan 5/2006”).
2.	Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. KEP-34/BC/2000 dan No. 41/DIRJEN/2000;
3.	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) No. SE-20/BC/2000 dan No. 35/Dirutpos/2000; dan
4.	Surat Edaran Besama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) No.SE/21/BC/2000 dan No. 36/Dirutpos/2000.

 
Meningat luasnya cakupan Peraturan 2/2017, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) in akan membatasi diskusi terhadap hal-hal berikut:
 

1.	Jaminan wajib untuk perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk;
2.	Evaluasi atas persetujuan yang diperoleh pihak-pihak di atas untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan; dan
3.	Pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan barang kiriman.

 
Jaminan Wajib
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (“Menteri”) No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (‘Peraturan 182/2016”),[2] barang kiriman dapat diimpor oleh pihak-pihak berikut: 1) Penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal (“Penyelenggara Pos yang Ditunjuk”);[3] atau 2) perusahaan jasa titipan yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor pabean (“Perusahaan”).[4]
 
Sesuai dengan Peraturan 182/2016, Peraturan 2/2017 memperkuat ketentuan mengenai jaminan dari para pihak tersebut sebagai berikut:[5]
 

Pihak	Jaminan
Perusahaan	Jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank, atau customs bond, yang diberikan kepada kepala kantor pabean bersangkutan. Jumlah jaminan tersebut ditetapkan oleh kepala kantor pabean dalam jangka waktu tiga hari, dengan pertimbangan terhadap jumlah pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, atau perkiraannya (jika Perusahaan belum pernah melakukan kegiatan kepabeanan sebelumnya)
Penyelenggara Pos yang Ditunjuk	Jaminan perusahaan, yang disampaikan secara terpusat kepada Direktur Jenderal setelah mendapatkan izin penggunaaan jaminan perusahaan, sesuai dengan Peraturan Menteri No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Bea Cukai.

 
Sebelumnya, Peraturan 5/2006 menetapkan jenis jaminanyang samauntuk Perusahaantetapi tidak menetapkan jangkawaktubagi kepala kantor pabean untuk menentukan jumlah jaminan tersebut.[6]
 
Evaluasi atas Persetujuan
 
Paling sedikit sekali dalam jangka waktu setahun, kepala kantor pabean melakukan evaluasi atas persetujuan yang telah didapatkan Penyelenggara Pos yang Ditunjuk dan Perusahaan untuk melakukan kegiatan kepabeanan. Evaluasi tersebut menilai pemenuhan berbagai persyaratan yang diuraikan di bawah:[7]
 

Pihak	Persyaratan
Penyelenggara Pos yang Ditunjuk	Dokumen yang membuktikan hal berikut: 1. Penetapan tempat penimbunan sementara (“TPS”) atas nama Pengelenggara Pos yang Ditunjuk; atau 2. Kerjasama dengan pengusaha TPS, dalam hal Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menggunakan TPS yang diusahkan untuk umum.
Perusahaan	1. Izin penyelenggaraan pos; 2. Persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai pengusaha pengurusan jasa kepabeanan; 3. Bukti penetapan TPS atau kerjasama sehubungan penggunaan TPS umum; 4. Rincian layout TPS termasuk sarana dan prasarana; 5. Rincian sistem pergerakan barang di dalam TPS; dan 6. Jumlah jaminan.

 
Dalam hal evaluasi menunjukkan bahwa tiap pihak tidak memenuhi berbagai persyaratan yang dijelaskan di atas, maka kepala kantor pabean dapat melakukan langkah-langkah berikut:[8]
 

1.	Terhadap Penyelenggara Pos yang Ditunjuk: mengusulkan agar Direktur Jenderal mencabut izinnya; atau
2.	Terhadap Perusahaan: a. Pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan [atas kegagalan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (1) sampai (3) di atas]. b. Penyampaian surat peringatan [atas kegagalan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (4) di atas]; atau c. Penghitungan ulang jumlah jaminan (apabila jumlah tersebut dianggap tidakbenar).

 
Sebelumnya, Peraturan 5/2006 memperbolehkan kepala kantor pabean untuk mencabut persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan, walaupun kepala kantor pabean belum melakukan evaluasi tahunan terhadap perusahaan tersebut.[9]
 
Pengangkutan, Pembongkaran danPenimbunan
 
Peraturan 2/2017 mengatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean Indonesia wajib menyerahkan pemberitahuan dalam bentuk inward manifest (yaitu daftar muatan barang yang diangkut, termasuk barang kiriman) kepada pejabat di kantor pabean. Ketika inward manifest telah diterima, pejabat memberikan nomor pendaftaran dalam bentuk Pemberitauhan Pabean BC 1.1 (“BC 1.1”), yang berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.[10]
 
Baik Penyelenggara Pos yang Ditunjuk dan Perusahaan harus kemudian menyediakan perincian lebih lanjut yang berkaitan dengan item yang ditentukan dalam BC 1.1untuk setiap consignment note (dokumen pengiriman barang) atau setiap item barang kiriman, jika perincian tidak diberikan sebelumnya. Perincian tersebut dilakukan dengan mengajukan perbaikan bagi BC 1.1. Untuk hal tersebut, pihak yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perbaikan BC 1.1, meskipun permohonan tersebut dapat disampaikan tanpap ersetujuan kepala kantor pabean.[11]
 
Setiap perbaikan BC 1.1 wajib memenuhi persyaratan berikut:[12]
 

1.	Bagi permohonan perbaikan BC 1.1. yang diserahkan oleh Perusahaan: perbaikan wajib memenuhi peraturan mengenai manifes (misalnya Peraturan Menteri No. 39/PMK.04/2006); dan
2.	Bagi permohonan perbaikan BC 1.1 yang diserahkan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk: permohonan harus disertai dengan manifes pos, yang paling sedikit memuat data yang dipersyaratkan pada Pasal 7 (5) Peraturan 2/2017 (misalnya nomor pelayaran/penerbangan, pelabuhan tujuan/bongkar).

 
Namun, persyaratan yang dimaksud dalam poin (2) di atas tidak berlaku untuk barang kiriman berupa kartu pos, surat, dokumen, atau barang kiriman tertentu yang tidak disertai dengan consignment note.[13]
 
Hal ini tidak diatur dalam PeraturanSebelumnya, sebagaimana disebutkan pada awal ILB ini.
 
Peraturan 2/2017 mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2017,  dan oleh karenanya mencabut dan menggantikan berbagai ketentuan mengenai impor barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Sebelumnya._AP2