Menteri Komunikasi dan Informatika (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 4 tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (“
Peraturan 4/2017”), untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 (2) Peraturan Pemerintah
No. 15 tahun 2013(“
Peraturan 15/2013”)tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 38 tahun 2009 tentang Pos.
[1]
Ketentuan Pasal 31 (2) pada dasarnya menyatakan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyetoran kontribusi dari badan usaha (“
Penyelenggara Pos”)
[2] yang menyelenggarakan layanan pos universal (“
Kontribusi Penyelenggaraan LPU”)
[3]. Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 4/2017 menetapkan sejumlah aturan mengenai persoalan-persoalan berikut:
......