| Issue Number : 3071

Peraturan Baru tentang Kontribusi untuk Menyelenggarakan Layanan Pos Universal

Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 4 tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (“Peraturan 4/2017”), untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 (2) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013(“Peraturan 15/2013”)tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos.[1]
 
Ketentuan Pasal 31 (2) pada dasarnya menyatakan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyetoran kontribusi dari badan usaha (“Penyelenggara Pos”)[2] yang menyelenggarakan layanan pos universal (“Kontribusi Penyelenggaraan LPU”)[3]. Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 4/2017 menetapkan sejumlah aturan mengenai persoalan-persoalan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 4 tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (“Peraturan 4/2017”), untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 (2) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013(“Peraturan 15/2013”)tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos.[1]
 
Ketentuan Pasal 31 (2) pada dasarnya menyatakan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyetoran kontribusi dari badan usaha (“Penyelenggara Pos”)[2] yang menyelenggarakan layanan pos universal (“Kontribusi Penyelenggaraan LPU”)[3]. Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 4/2017 menetapkan sejumlah aturan mengenai persoalan-persoalan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info