Prosedur Divestasi Terbaru Bagi Perusahaan Tambang Asing

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan 9/2017”).
 
Secara pokok, Peraturan 9/2017 merupakan pelaksanaaan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara[1](“Peraturan 23/2010”), yang mewajibkan pedoman lebih lanjut mengenai divestasi saham perusahaan tambang asing, serta penetapan harga untuk saham divestasi tersebut.
 
Sebelum terbitnya Peraturan 9/2017, persoalan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan 27/2013”).[2]
 
Kewajiban Divestasi
 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan 23/2010, Peraturan 9/2017 mewajibkan perusahaan asing pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (“IUPK OP”)untuk melakukan divestasi saham secara bertahap terhadap paling sedikit 51% dari jumlah seluruh sahamnya kepada peserta Indonesia dalam jangka waktu lima tahun sejak lima tahun berproduksi.[3]
 
Persentasi saham minimum yang wajib didivestasikan setiap tahun dijabarkan dalam tabel berikut:[4]