OJK Atur Batasan Kepemilikan Bank

Dalam rangka memperkuat ketahanan sektor perbankan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“Peraturan 56/2016”), yang memuat sejumlah ketentuan mengenai struktur kepemilikan bank umum konvensional maupun syariah (secara bersama-sama disebut sebagai “Bank”).[1]
 
Sebelumnya, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (“BI”) No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“Peraturan 14/2012”).[2] Patut dicatat bahwa Peraturan 14/2012 dan Peraturan 56/2016 pada dasarnya mengatur hal yang sama persis, kecuali tentang pengalihan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor ini dari BI kepada OJK. Pengalihan kewenangan tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 7 dan Pasal 55 (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2011tentang OJK.  
 
Batasan Kepemilikan Saham
 
OJK menetapkan bahwa batasan kepemilikan saham pada Bank ditetapkan berdasarkan:[3]