Pemerintah Mengubah Ketentuan Mengenai Penyertaan Modal Negara untuk Menciptakan Sistem Induk BUMN

Dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan mekanisme kerja, serta penyempurnaan proses penatausahaan BUMN melalui pembentukan perusahaan induk BUMN.[1]
 
Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 (“Peraturan 72/2016”) untuk mengubah sejumlah ketentuan mengenai penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas (“PT”), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (“Peraturan 44/2005”).[2]
 
Sumber Kekayaan Negara untuk Penyertaan Modal Negara
 
Peraturan 72/2016 menetapkan tiga sumber utama kekayaan negara yang dapat digunakan untuk penyertaan modal secara langsung dalam BUMN atau PT, yaitu:[3]