Ketentuan Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Diatur Kembali

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pembiayaan, serta mempertahankan tingkat stabilitas ekonomi yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah melonggarkan kebijakan tentang besaran minimum uang muka untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Kebijakan ini ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No. 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan (“Surat Edaran 47/2016”).
 
Melalui penerbitan Surat Edaran 47/2016, OJK kini telah menurunkan besaran uang muka wajib untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh konsumen sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan konvensional. Di samping itu, Surat Edaran 47/2016 juga menetapkan pengecualian dari persyaratan besaran uang muka minimum bagi perusahaan pembiayaan yang mengikuti program kepemilikan kendaraan bermotor (car ownership program).
 
Sebelum terbitnya Surat Edaran 47/2016, permasalahan ini sebelumnya diatur dalam Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.05/2015 (“Surat Edaran 19/2015”).
 
Besaran Uang Muka Baru
 
Besaran uang muka baru yang ditetapkan dalam Surat Edaran 47/2016 untuk masing-masing perusahaan pembiayaan dibedakan berdasarkan sejumlah faktor yang meliputi rasio Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing - “NPF”)[1], jenis kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua, tiga, atau empat), dan tujuan kepemilikan (produktif atau non-produktif). Patut dicatat bahwa perhitungan besaran uang muka minimum tidak termasuk biaya administrasi atau biaya tambahan lainnya seperti biaya notaris.[2]
 
Rincian besaran uang muka baru adalah sebagai berikut: