Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah Resmi Tersedia

Dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi minyak dan gas bumi nasional, pemerintah telah memperkenalkan skema baru kontrak bagi hasil untuk kontraktor minyak dan gas bumi (“Kontraktor”) yang diberi nama kontrak bagi hasil gross split (Gross-Split Production-Sharing Contract – “Kontrak GS-PSC”). Rincian tentang Kontrak GS-PSC ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) No. 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (“Peraturan 8/2017”).
 
Peraturan 8/2017 mengatur ulang ketentuan tentang kontrak bagi hasil gross split sliding scale (Gross-Split Sliding-Scale Production Sharing Contract - “Kontrak GS-SS-PSC”), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. 38 tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (“Peraturan 38/2015”).[1]
 
 Kontrak Bagi Hasil Gross Split
 
Menurut skema Kontrak GS-PSC yang baru, bagian pemerintah dan Kontraktor terhadap hasil proyek lifting minyak dan gas bumi ditentukan berdasarkan prinsip pembagian gross produksi. Kontrak GS-PSC yang baru tidak lagi mencantumkan kewajiban pemerintah untuk mengembalikan biaya operasi Kontraktor, yang lazim dikenal sebagai klausula “cost recovery”.[2] Selain itu, Kontrak GS-PSC yang baru tidak lagi mewajibkan Kontraktor untuk mengalokasikan First Tranche Petroleum (FTP)[3] sebagai imbalan atas kewajiban pemerintah untuk memberikan investment credit (insentif investasi).[4]
 
Kepemilikan cadangan minyak dan gas bumi dalam wilayah kerja Kontraktor tetap di tangan pemerintah sampai selesainya lifting pada cadangan tersebut dan telah diserahterimakan kepada pemerintah. Seperti halnya jenis kontrak kerja sama minyak dan gas bumi, pengendalian manajemen operasi terhadap penerapan Kontrak GS-PSC dan pihak Kontraktor tetap dipegang oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”).[5]
 
Penghitungan Kontrak GS-PSC
 
Penghitungan nilai bagi hasil antara Kontraktor dan pemerintah terdiri dari dua komponen utama, yaitu: 1) Komponen bagi hasil awal (base split); dan 2) Komponen penyesuaian.[6]
 
Komponen bagi hasil awal merupakan nilai bagi hasil yang diberikan kepada masing-masing pihak dalam kontrak. Besaran bagi hasil awal disepakati apabila rencana Pengembangan Lapangan (Plan of Development – “PoD”) awal yang dipersiapkan olej Kontraktor disetujui oleh Menteri.[7] Besaran gross split yang berlaku saat ini dijabarkan dalam diagram berikut:[8]