Menteri Keuangan (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya (“
Peraturan 213/2016”).
Pada pokoknya, Peraturan 213/2016 ditujukan untuk memberikan pedoman lebih lanjut bagi wajib pajak mengenai penyimpanan dan pengelolaan dokumen dan/atau informasi yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, khususnya dokumen yang berkaitan dengan transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak tersebut.
[1]
Kewajiban Penyimpanan Dokumen Penentuan Harga Transfer
Secara umum, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha (
entrepreneur) atau pekerjaan bebas (
freelancer) dan wajib pajak badan harus menyelenggarakan pembukuan untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan informasi keuangan mereka pada setiap tahun pajak. Informasi tersebut kemudian disampaikan sebagai laporan keuangan yang dilampirkan saat wajib pajak yang bersangkutan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (“
Pemberitahuan Pajak Penghasilan”) kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak juga harus menyimpan seluruh dokumen/informasi yang dijadikan dasar laporan keuangan tersebut, termasuk dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan.
[2]
Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak, maka dokumen/informasi tambahan tersebut harus meliputi dokumen/informasi yang mendukung bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
.[3] Patut dicatat pula bahwa hubungan istimewa (afiliasi) dianggap ada apabila wajib pajak memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini:
[4]
......