| Issue Number : 3045

Pemerintah Akhirnya Atur Kembali ketentuan Industri Tambang Mineral

Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi badan usaha pertambangan sekaligus menjamin tercapainya optimalisasi manfaat sektor pertambangan bagi negara, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 (“Amandemen Keempat”), yang merupakan pengubahan keempat terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan 23/2010”).[1]
 
Berdasarkan tujuan tersebut, Amandemen Keempat mengubah sejumlah ketentuan mengenai permasalahan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi badan usaha pertambangan sekaligus menjamin tercapainya optimalisasi manfaat sektor pertambangan bagi negara, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 (“Amandemen Keempat”), yang merupakan pengubahan keempat terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan 23/2010”).[1]
 
Berdasarkan tujuan tersebut, Amandemen Keempat mengubah sejumlah ketentuan mengenai permasalahan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info