Pemerintah Percepat Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Secara Nasional

Dalam rangka mewujudkan pendistribusian dan penjualan minyak solar 48 (gas oil), minyak tanah (kerosene) dan bensin (gasoline) minimum RON 88 (“BBM”) secara merata di seluruh wilayah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara National (“Peraturan 36/2016). Peraturan 36/2016 memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga BBM dan penunjukan badan usaha untuk menyalurkan dan mendistribusikan BBM tersebut, serta berbagai bentuk sanksi administratif yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran.
 
Pendistribusian dan Harga BBM
 
Pendistribusian BBM dilakukan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Badan Usaha Penerima Penugasan tersebut kemudian menunjuk koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional lainnya sebagai penyalur (“Penyalur”) untuk melakukan penyediaan BBM dimaksud.[1]
 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kemudian menetapkan daftar lokasi yang belum memiliki Penyalur (contoh: kawasan terpencil, wilayah perbatasan, dan lain-lain.) Setiap Badan Usaha Penerima Penugasan yang diharuskan untuk menyalurkan BBM ke wilayah-wilayah tersebut di atas wajib menunjuk Penyalur baru untuk menyalurkan BBM dimaksud. Patut dicatat bahwa, para Penyalur tersebut tidak dibebani biaya distribusi dan berhak mendapatkan imbalan jasa penyaluran (margin fee) yang lebih tinggi dari Badan Usaha Penerima Penugasan jika dibandingkan dengan Penyalur lain.[2]
 
Badan Usaha Penerima Penugasan yang diwajibkan untuk menyalurkan BBM ke kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan harus menjual BBM dimaksud sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri. Di samping itu, Badan Usaha Penerimaan Penugasan juga wajib untuk membangun sarana dan fasilitas penyaluran dan pendistribusian BBM serta infrastruktur lain yang diperlukan.[3]
 
Pelanggaran
 
Badan Usaha Penerima Penugasan yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas dapat dikenai beberapa macam sanksi administratif sebagai berikut:[4]