Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Resources (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan 41/2016”).
 
Peraturan 41/2016 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 dan 111 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,[1] yang membutuhkan penetapan pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (“PPM”) sekitar tambang secara lebih rinci.[2]  Pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan 41/2016 terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang cetak biru (blue print), rencana induk dan program tahunan PPM, kewajiban pelaporan serta pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran.
 
PPM: Cetak Biru
 
Peraturan 41/2016 mewajibkan gubernur yang wilayahnya terdapat kegiatan pertambangan untuk menyusun cetak biru PPM yang berlaku di wilayahnya. Cetak biru dimaksud sekurang-kurangnya memuat rencana strategi terpadu dan arahan terhadap sasaran-sasaran berikut:[3]