MK Pertegas Prinsip Dikuasai oleh Negara dalam Usaha Ketenagalistrikan

Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah menjatuhkan Putusan No. 111/PUU-XIII/2015 (“Putusan 111/2015”) pada tanggal 14 Desember 2016. Melalui Putusan 111/2015 ini, MK mendefinisikan ulang sejumlah ketentuan mengenai pengelolaan tenaga listrik nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”), meliputi: pengelolaan tenaga listrik tidak terintegrasi (unbundling), penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha swasta, tarif tenaga listrik, dan usaha pendukung ketenagalistrikan.[1]
 
Fakta Hukum
 
Pada tanggal 20 Agustus 2015, dua orang karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (“PT PLN”), bernama Adri yang menjabat sebagai ketua umum Serikat Pekerja PT PLN Labor Union (“Serikat Pekerja PLN”) dan Eko Sumantri yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Serikat Pekerja PLN (“Pemohon”) mengajukan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan kepada MK.[2] Rincian pasal yang dimohonkan uji materi tersebut adalah sebagai berikut:[3]

1. Pasal 10 (2) dan Pasal 56 (2), yang memungkinkan penerapan sistem unbundling dalam pengelolaan tenaga listrik (“Persoalan Unbundling Vertikal”);
2. Pasal 11 (1), yang memungkinkan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), badan usaha swasta, koperasi dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik (“Persoalan Hak Menguasai Negara”);
3. Pasal 16 (1), yang mengizinkan PT PLN untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan usaha penunjang ketenagalistrikan (“Persoalan Usaha Penunjang”); dan
4. Pasal 33 (1) dan Pasal 34 (5), yang memungkinkan penetapan harga jual tenaga listrik berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan dapat ditetapkan secara berbeda antara satu daerah dengan daerah lain (“Persoalan Tarif”).