Pengurangan PBB untuk Aktivitas Panas Bumi

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 172/PMK.010/2016 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi (“Peraturan 172/2016”).
 
Peraturan 172/2016 menetapkan dasar bagi Menteri untu dapat memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) kepada wajib pajak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan/pengusahaan panas bumi yang masih dalam tahap eksplorasi dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan dan mempercepat pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang menggunakan energi terbarukan.[1]
 
Pengurangan PBB Panas Bumi
 
Wajib pajak yang dikenakan PBB karena melakukan pengusahaan/pertambangan panas bumi dalam tahap eksplorasi dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak jika dilakukan di dalam kawasan yang berada di bawah permukaan bumi (“PBB Panas Bumi”).[2]
 
Menteri memberikan pengurangan pajak sebesar 100% dari PBB Panas Bumi yang terutang. Pajak yang terutang tersebut dicantumkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang (“SPPT”) untuk pemanfaatan kawasan yang berada di bawah permukaan bumi.[3]
 
Untuk mendapatkan pengurangan pajak tersebut, wajib pajak harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:[4]