Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 33 tahun 2016 tentang Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat Pada Kawasan Hutan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(“Peraturan 33/2016”).
Peraturan 33/2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Presiden
No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(“Peraturan 4/2016”),
[1]yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan hutan yang dikuasai masyarakat.
Penguasaan Tanah oleh Masyarakat
Dalam rangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (“
PLN”), anak perusahaan PLN, atau Pengembang Pembangkit Listrik (”
PPL”) dapat melakukan pengadaan tanah pada kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat setempat.
[2] Penguasaan tanah oleh masyarakat setempat didasarkan pada hak atas tanah (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) atau penguasaan dan penggunaan lainnya (contoh: pemanfaatan tanah untuk mendirikan bangunan dan/atau bercocok tanam).
[3]
Penyelesaian Teknis
Sebelum melaksanaan pengadaan tanah yang berada pada kawasan hutan, PLN, anak perusahaan PLN atau PPL wajib melakukan sejumlah tahap persiapan berikut:
......