| Issue Number : 3015

Pembayaran Kompensasi Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Area Hutan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 33 tahun 2016 tentang Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat Pada Kawasan Hutan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (“Peraturan 33/2016”).
 
Peraturan 33/2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (“Peraturan 4/2016”),[1]yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan hutan yang dikuasai masyarakat.
 
Penguasaan Tanah oleh Masyarakat
 
Dalam rangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”), anak perusahaan PLN, atau Pengembang Pembangkit Listrik (”PPL”) dapat melakukan pengadaan tanah pada kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat setempat.[2] Penguasaan tanah oleh masyarakat setempat didasarkan pada hak atas tanah (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) atau penguasaan dan penggunaan lainnya (contoh: pemanfaatan tanah untuk mendirikan bangunan dan/atau bercocok tanam).[3]
 
Penyelesaian Teknis

Sebelum melaksanaan pengadaan tanah yang berada pada kawasan hutan, PLN, anak perusahaan PLN atau PPL wajib melakukan sejumlah tahap persiapan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 33 tahun 2016 tentang Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat Pada Kawasan Hutan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (“Peraturan 33/2016”).
 
Peraturan 33/2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (“Peraturan 4/2016”),[1]yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan hutan yang dikuasai masyarakat.
 
Penguasaan Tanah oleh Masyarakat
 
Dalam rangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”), anak perusahaan PLN, atau Pengembang Pembangkit Listrik (”PPL”) dapat melakukan pengadaan tanah pada kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat setempat.[2] Penguasaan tanah oleh masyarakat setempat didasarkan pada hak atas tanah (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) atau penguasaan dan penggunaan lainnya (contoh: pemanfaatan tanah untuk mendirikan bangunan dan/atau bercocok tanam).[3]
 
Penyelesaian Teknis

Sebelum melaksanaan pengadaan tanah yang berada pada kawasan hutan, PLN, anak perusahaan PLN atau PPL wajib melakukan sejumlah tahap persiapan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info