Dalam rangka meningkatkan perlayanan permohonan kekayaan intelektual dengan mudah, cepat, efektif dan efisien, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“
Menteri”) telah memberlakukan pelayanan permohonan kekayaan intelektual secara elektronik.
[1] Prosedur pelaksanaan pelayanan menggunakan sistem elektronik tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri
No. 42 tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik
(“Peraturan 42/2016”).
Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik
Peraturan 42/2016menyatakan bahwa permohonan kekayaan intelektual harus diajukan secara tertulis dan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran kekayaan intelektual tersebut dilakukan terhadap:
[2]
......