Pemerintah Perjelas Ketentuan Pengolahan Wilayah Kerja Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 30 tahun 2016 (“Amandemen”), untuk mengubah Peraturan Menteri No. 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (“Peraturan 15/2015”).[1]
 
Amandemen ini berupaya melancarkan masa peralihan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi antara kontraktor minyak dan gas bumi (“Kontraktor”) yang lama dengan Kontraktor yang baru ditunjuk. Masa peralihan yang lancar membuat tingkat produksi wilayah kerja tersebut dapat dipertahankan.
 
Wilayah Kerja pada Umumnya
 
Wilayah kerja minyak dan gas bumi (“Wilayah Kerja”) diberikan oleh pemerintah kepada Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama menetapkan masa berlaku yang dapat dimanfaatkan oleh Kontraktor untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploisasi. Setelah masa berlaku Kontrak Kerja Sama habis, Kontraktor wajib mengembalikan Wilayah Kerja yang dimanfaatkannya kepada pemerintah. Kedua, pemerintah dapat memperpanjang masa berlaku Kontrak Kerja Sama, jika Kontraktor terdahulu telah menyampaikan permohonan perpanjangan kontrak. Ketiga, Wilayah Kerja dapat dikelola bersama oleh PT Pertamina  dan Kontraktor. Terakhir, pemerintah dapat menawarkan Wilayah Kerja kepada Kontraktor lain melalui mekanisme lelang, apabila Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan oleh PT Pertamina dan/atau Kontraktor terdahulu.[2]
 
Pelaksanaan lelang dapat dilakukan sebelum Kontrak Kerja Sama Berakhir. Setelah Kontraktor baru ditetapkan, maka Kontraktor terdahulu wajib bekerja sama dengan Kontraktor baru tersebut agar Kontraktor baru dapat mengambil langkah-langkah persiapan peralihan pengelolaan. Kerja sama tersebut antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja.[3]
 
Proses Peralihan
 
Peraturan 15/2015 mengizinkan PT Pertamina dan/atau Kontraktor baru untuk melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama yang baru sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama terdahulu.[4] Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama yang baru, PT Pertamina dan/atau Kontraktor yang baru juga dapat melakukan pembiayaan atas kegiatan operasi yang diperlukan dalam Wilayah Kerja sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama yang baru.[5]
 
Pembiayaan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat produksi minyak dan gas bumi dalam Wilayah Kerja serta dilaksanakan oleh Kontraktor terdahulu. Patut dicatat bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berwenang menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pembiayaan tersebut, yang memuat paling sedikit:[6]