Ketentuan Baru Mengenai Pembayaran Kembali PPN atau PPN dan PPnBM untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Menteri Keuangan (“Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 158/PMK.02/2016 (“Peraturan 158/2016”) untuk mengubah Peraturan Menteri No. 218/PMK.02/2014 (“Peraturan 218/2014”) tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 
Peraturan 158/2016 bertujuan untuk menetapkan tata cara pembayaran kembali pajak pertambahan nilai (“PPN”) atau PPN dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (“PPnBM”) yang harus dilunasi oleh kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (“Kontraktor”). Untuk tujuan tersebut, Peraturan 158/2016 mengatur ulang ketentuan “bagian negara” sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja sama atau kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang dibuat oleh Negara dan Kontraktor, serta memberikan hak memperoleh pembayaran kembali PPN dan PPnBM atas biaya operasional kilang Liquefied Natural Gas (LNG).[1]
 
Bagian Negara
 
Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja di Indonesia dapat mengajukan pembayaran kembali PPN atau PPN dan PPnBM atas barang dan/atau jasa kena pajak yang telah disetorkan. Fasilitas ini dapat diperoleh setelah disetorkannya “bagian negara”, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja sama atau PSC.[2]
 
Dalam Peraturan 158/2016, bagian negara tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu: 1) First Tranche Petroleum (“FTP”), yaitu sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender (sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi/own use); dan 2) Equity to be Split (“Equity”), yaitu hasil produksi setelah dikurangi FTP dan pengembalian biaya operasi.[3]