| Issue Number : 3001

Pemerintah Permudah Ketentuan Pengalihan Harta

Dengan tujuan untuk mengundang lebih banyak pemohon pengampunan pajak, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah mengeluarkan Peraturan No. 150/PMK.08/2016 (“Perubahan Kedua”) yang mengubah Peraturan No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak (“Peraturan 119/2016”).[1]
 
Perubahan Kedua semakin memudahkan tata cara bagi pemohon pengampunan pajak agar mereka dapat memindahkan dan menginvestasikan hartanya di pasar keuangan, dengan mengganti beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dengan tujuan untuk mengundang lebih banyak pemohon pengampunan pajak, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah mengeluarkan Peraturan No. 150/PMK.08/2016 (“Perubahan Kedua”) yang mengubah Peraturan No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak (“Peraturan 119/2016”).[1]
 
Perubahan Kedua semakin memudahkan tata cara bagi pemohon pengampunan pajak agar mereka dapat memindahkan dan menginvestasikan hartanya di pasar keuangan, dengan mengganti beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info