Untuk mendukung paket kebijakan ekonomi jilid III, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(“Gubernur”) akhirnya menerbitkan Peraturan
No. 193 tahun 2016 tentang Pembebasan100% Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Dua Miliar Rupiah
(“Peraturan 193/2016”).
[1]
Secara pokok, peraturan yang sudah dinantikan ini berupaya mempercepat proses sertifikasi hak atas tanah dan bangunan melalui penetapan landasan hukum dan pedoman untuk membebaskan kewajiban pembayaran (
“BPHTB”) atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai jual objek pajak (
“NJOP”)sampai dengan dua miliar rupiah.
[2] Pedoman ini meliputi hal-hal berikut ini:
......