| Issue Number : 2997

Bebas BPHTB untuk Properti Tertentu di Jakarta

Untuk mendukung paket kebijakan ekonomi jilid III, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 193 tahun 2016 tentang Pembebasan100% Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Dua Miliar Rupiah (“Peraturan 193/2016”).[1]
 
Secara pokok, peraturan yang sudah dinantikan ini berupaya mempercepat proses sertifikasi hak atas tanah dan bangunan melalui penetapan landasan hukum dan pedoman untuk membebaskan kewajiban pembayaran (“BPHTB”) atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai jual objek pajak (“NJOP”)sampai dengan dua miliar rupiah.[2] Pedoman ini meliputi hal-hal berikut ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Untuk mendukung paket kebijakan ekonomi jilid III, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 193 tahun 2016 tentang Pembebasan100% Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Dua Miliar Rupiah (“Peraturan 193/2016”).[1]
 
Secara pokok, peraturan yang sudah dinantikan ini berupaya mempercepat proses sertifikasi hak atas tanah dan bangunan melalui penetapan landasan hukum dan pedoman untuk membebaskan kewajiban pembayaran (“BPHTB”) atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai jual objek pajak (“NJOP”)sampai dengan dua miliar rupiah.[2] Pedoman ini meliputi hal-hal berikut ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info