| Issue Number : 2995

Harga Acuan Baru untuk Tujuh Komoditas Pokok

Untuk mengendalikan fluktuasi harga komoditas pokok, Menteri Perdagangan (“Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 63/M-DAG/PER/9/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (“Peraturan 63/2016”).
 
Melalui Peraturan 63/2016, pemerintah telah menetapkan harga acuan untuk tujuh komoditas pokok. Di samping itu, peraturan tersebut kini mengatur mekanisme yang memungkinkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (“BULOG”) dan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) lainnya untuk membeli komoditas dari petani kemudian menjualnya kepada konsumen.
 
Sebelum terbitnya Peraturan 63/2013, khusus untuk harga pembelian kedelai telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 80/M-DAG/PER/9/2015 tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani (“Peraturan 80/2015”).
 
Harga Acuan
 
Pemerintah memisahkan harga acuan untuk komoditas pokok yang berlaku di petani dengan yang berlaku di konsumen. Kedua jenis harga acuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.[1] Penetapan harga acuan ini diharapkan dapat mencegah fluktuasi harga komoditas pokok yang dapat merugikan para pemangku kepentingan.
 
Daftar harga acuan yang meliputi tujuh macam komoditas pokok dijabarkan dalam tabel berikut:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Untuk mengendalikan fluktuasi harga komoditas pokok, Menteri Perdagangan (“Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 63/M-DAG/PER/9/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (“Peraturan 63/2016”).
 
Melalui Peraturan 63/2016, pemerintah telah menetapkan harga acuan untuk tujuh komoditas pokok. Di samping itu, peraturan tersebut kini mengatur mekanisme yang memungkinkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (“BULOG”) dan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) lainnya untuk membeli komoditas dari petani kemudian menjualnya kepada konsumen.
 
Sebelum terbitnya Peraturan 63/2013, khusus untuk harga pembelian kedelai telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 80/M-DAG/PER/9/2015 tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani (“Peraturan 80/2015”).
 
Harga Acuan
 
Pemerintah memisahkan harga acuan untuk komoditas pokok yang berlaku di petani dengan yang berlaku di konsumen. Kedua jenis harga acuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.[1] Penetapan harga acuan ini diharapkan dapat mencegah fluktuasi harga komoditas pokok yang dapat merugikan para pemangku kepentingan.
 
Daftar harga acuan yang meliputi tujuh macam komoditas pokok dijabarkan dalam tabel berikut:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info