| Issue Number : 2991

DPR Sahkan Amandemen Undang-Undang ITE

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”).[1]
 
Pada pokoknya, RUU tersebut bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan terkini mengenai informasi dan transaksi elektronik yang telah berkembang pesat sejak Undang-Undang ITE mulai berlaku secara resmi.[2] RUU ini melaksanakan hal tersebut dengan mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang ITE, khususnya yang mengatur persoalan-persoalan berikut ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Pada tanggal 27 Oktober 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”).[1]
 
Pada pokoknya, RUU tersebut bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan terkini mengenai informasi dan transaksi elektronik yang telah berkembang pesat sejak Undang-Undang ITE mulai berlaku secara resmi.[2] RUU ini melaksanakan hal tersebut dengan mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang ITE, khususnya yang mengatur persoalan-persoalan berikut ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info