Menteri Keuangan
(“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 147/PMK.010/2016 (“
Amandemen Ketiga”) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (“
Peraturan 179/2012”).
[1] Dalam rangka mengendalikan konsumsi hasil tembakau di seluruh Indonesia sekaligus mengakomodasi target pencapaian penerimaan cukai hasil tembakau dalam pendapatan negara tahun 2017, Amandemen Ketiga memperbarui tarif cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau.
[2]
Sebelum terbitnya Amandemen Ketiga, Peraturan 179/2012 telah dua kali mengalami pengubahan melalui Peraturan Menteri
No. 205/PMK.011/2014 (“Amandemen Pertama”) dan Peraturan Menteri
No. 198/PMK.010/2015 (“Amandemen Kedua”)[3], yang keduanya membahas permasalahan yang sama.
Amandemen Ketiga ini ditujukan untuk seluruh pengusaha pabrik, importir dan penjual hasil tembakau di Indonesia.
Batasan Baru bagi Produksi Penghasil Tembakau
Amandemen Ketiga memuat batasan baru terkait jumlah produksi untuk pengusaha pabrik tembakau berdasarkan jenis hasil tembakau dan jenis pengusaha pabrik yang bersangkutan, dan batasan tersebut dirinci dalam Lampiran I Amandemen Ketiga. Batasan jumlah produksi awalnya diatur dalam Lampiran I Peraturan 179/2012 dan telah diubah dengan Lampiran I Amandemen Pertama. Namun, Amandemen Kedua tidak lagi memuat ketentuan batasan jumlah produksi dalam pengaturannya.
Perbandingan antara batasan jumlah produksi antara Amandemen Ketiga dengan Amandemen Pertama dijabarkan lebih lanjut dalam tabel berikut:
[4]
......