| Issue Number : 2990

Tarif Cukai untuk Produk Tembakau Disesuaikan Kembali

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 147/PMK.010/2016 (“Amandemen Ketiga”) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (“Peraturan 179/2012”).[1] Dalam rangka mengendalikan konsumsi hasil tembakau di seluruh Indonesia sekaligus mengakomodasi target pencapaian penerimaan cukai hasil tembakau dalam pendapatan negara tahun 2017, Amandemen Ketiga memperbarui tarif cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau.[2]
 
Sebelum terbitnya Amandemen Ketiga, Peraturan 179/2012 telah dua kali mengalami pengubahan melalui Peraturan Menteri No. 205/PMK.011/2014 (“Amandemen Pertama”) dan Peraturan Menteri No. 198/PMK.010/2015 (“Amandemen Kedua”)[3], yang keduanya membahas permasalahan yang sama.
 
Amandemen Ketiga ini ditujukan untuk seluruh pengusaha pabrik, importir dan penjual hasil tembakau di Indonesia.
 
Batasan Baru bagi Produksi Penghasil Tembakau
 
Amandemen Ketiga memuat batasan baru terkait jumlah produksi untuk pengusaha pabrik tembakau berdasarkan jenis hasil tembakau dan jenis pengusaha pabrik yang bersangkutan, dan batasan tersebut dirinci dalam Lampiran I Amandemen Ketiga. Batasan jumlah produksi awalnya diatur dalam Lampiran I Peraturan 179/2012 dan telah diubah dengan Lampiran I Amandemen Pertama. Namun, Amandemen Kedua tidak lagi memuat ketentuan batasan jumlah produksi dalam pengaturannya.
 
Perbandingan antara batasan jumlah produksi antara Amandemen Ketiga dengan Amandemen Pertama dijabarkan lebih lanjut dalam tabel berikut:[4]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 147/PMK.010/2016 (“Amandemen Ketiga”) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (“Peraturan 179/2012”).[1] Dalam rangka mengendalikan konsumsi hasil tembakau di seluruh Indonesia sekaligus mengakomodasi target pencapaian penerimaan cukai hasil tembakau dalam pendapatan negara tahun 2017, Amandemen Ketiga memperbarui tarif cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau.[2]
 
Sebelum terbitnya Amandemen Ketiga, Peraturan 179/2012 telah dua kali mengalami pengubahan melalui Peraturan Menteri No. 205/PMK.011/2014 (“Amandemen Pertama”) dan Peraturan Menteri No. 198/PMK.010/2015 (“Amandemen Kedua”)[3], yang keduanya membahas permasalahan yang sama.
 
Amandemen Ketiga ini ditujukan untuk seluruh pengusaha pabrik, importir dan penjual hasil tembakau di Indonesia.
 
Batasan Baru bagi Produksi Penghasil Tembakau
 
Amandemen Ketiga memuat batasan baru terkait jumlah produksi untuk pengusaha pabrik tembakau berdasarkan jenis hasil tembakau dan jenis pengusaha pabrik yang bersangkutan, dan batasan tersebut dirinci dalam Lampiran I Amandemen Ketiga. Batasan jumlah produksi awalnya diatur dalam Lampiran I Peraturan 179/2012 dan telah diubah dengan Lampiran I Amandemen Pertama. Namun, Amandemen Kedua tidak lagi memuat ketentuan batasan jumlah produksi dalam pengaturannya.
 
Perbandingan antara batasan jumlah produksi antara Amandemen Ketiga dengan Amandemen Pertama dijabarkan lebih lanjut dalam tabel berikut:[4]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info