| Issue Number : 2989

Pengenaan dan Pemungutan Lima Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sektor Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (“Peraturan 71/2016”).
 
Peraturan 71/2016 menjelaskan tentang berbagai macam pemegang izin usaha kehutanan dan hasil hutan yang dikenakan lima jenis penerimaan negara bukan pajak (secara bersama-sama disebut sebagai “Penerimaan Negara Bukan Pajak”) berikut: 1) Provisi sumber daya hutan (“Provisi SDH”)[1]; 2) Dana reboisasi (“Dana Reboisasi”)[2]; 3) Ganti rugi tegakan (“Ganti Rugi”); 4) Denda pelanggaran eksploitasi hutan (“Denda Pelanggaran”); dan 5) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan (“Iuran Pemanfaatan”).[3]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 71/2016, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. P.44/MENLHK-SETJEN 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (“Peraturan 44/2015”). 
 
Peraturan 71/2016 ditujukan untuk badan usaha kehutanan yang sudah ada, serta badan usaha yang ingin melakukan kegiatan dalam wilayah hutan.
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak
 
Provisi SDH dan Dana Reboisasi dikenakan kepada sejumlah pihak yang bergerak di sektor kehutanan dan meliputi jenis-jenis hasil hutan tertentu. Peraturan 71/2016 menetapkan hal-hal terkait pihak mana yang bertanggung jawab untuk membayar Provisi SDH dan Dana Reboisasi sebagai berikut:[4]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (“Peraturan 71/2016”).
 
Peraturan 71/2016 menjelaskan tentang berbagai macam pemegang izin usaha kehutanan dan hasil hutan yang dikenakan lima jenis penerimaan negara bukan pajak (secara bersama-sama disebut sebagai “Penerimaan Negara Bukan Pajak”) berikut: 1) Provisi sumber daya hutan (“Provisi SDH”)[1]; 2) Dana reboisasi (“Dana Reboisasi”)[2]; 3) Ganti rugi tegakan (“Ganti Rugi”); 4) Denda pelanggaran eksploitasi hutan (“Denda Pelanggaran”); dan 5) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan (“Iuran Pemanfaatan”).[3]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 71/2016, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. P.44/MENLHK-SETJEN 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (“Peraturan 44/2015”). 
 
Peraturan 71/2016 ditujukan untuk badan usaha kehutanan yang sudah ada, serta badan usaha yang ingin melakukan kegiatan dalam wilayah hutan.
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak
 
Provisi SDH dan Dana Reboisasi dikenakan kepada sejumlah pihak yang bergerak di sektor kehutanan dan meliputi jenis-jenis hasil hutan tertentu. Peraturan 71/2016 menetapkan hal-hal terkait pihak mana yang bertanggung jawab untuk membayar Provisi SDH dan Dana Reboisasi sebagai berikut:[4]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info