Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (“
Peraturan 71/2016”).
Peraturan 71/2016 menjelaskan tentang berbagai macam pemegang izin usaha kehutanan dan hasil hutan yang dikenakan lima jenis penerimaan negara bukan pajak (secara bersama-sama disebut sebagai “
Penerimaan Negara Bukan Pajak”) berikut:
1) Provisi sumber daya hutan (“
Provisi SDH”)
[1];
2) Dana reboisasi (“
Dana Reboisasi”)
[2];
3) Ganti rugi tegakan (“
Ganti Rugi”);
4) Denda pelanggaran eksploitasi hutan (“
Denda Pelanggaran”); dan
5) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan (“
Iuran Pemanfaatan”).
[3]
Sebelum terbitnya Peraturan 71/2016, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri
No. P.44/MENLHK-SETJEN 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (“
Peraturan 44/2015”).
Peraturan 71/2016 ditujukan untuk badan usaha kehutanan yang sudah ada, serta badan usaha yang ingin melakukan kegiatan dalam wilayah hutan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Provisi SDH dan Dana Reboisasi dikenakan kepada sejumlah pihak yang bergerak di sektor kehutanan dan meliputi jenis-jenis hasil hutan tertentu. Peraturan 71/2016 menetapkan hal-hal terkait pihak mana yang bertanggung jawab untuk membayar Provisi SDH dan Dana Reboisasi sebagai berikut:
[4]
......