Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Diatur Lebih Lanjut

Dalam rangka menerapkan Pasal 35 Peraturan OJK  No. 27/POJK.03/2016 mengenai hal yang sama (“Peraturan 27/2016”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Surat Edaran No. 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (“Surat Edaran 31/2016”)[1]
 
Surat Edaran 31/2016 menentukan pedoman lebih lanjut bagi lembaga jasa keuangan non-bank (“LJKNB”), dalam hal pelaksanaan penilaian kemampuan untuk menjadi pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap LJKNB tersebut (“Pihak Utama”),[2] dan meliputi: