| Issue Number : 2981

Ketentuan Pengampunan Pajak Mengenai Aset SPV Diubah

Dalam rangka meningkatkan penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2016tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”),[1] Menteri Keuangan the Ministry of Finance (“Ministry”) belum lama ini menerbitkan Peraturan No. 142/PMK.010/2016 (“Amandemen”), untuk mengubah Peraturan Menteri No. 127/PMK.010/2016tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan UU Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle (“Peraturan 2016”).[2]
 
Secara pokok, Amandemen ini mempertegas ketentuan-ketentuan Peraturan 2016 yang berkaitan dengan persoalan-persoalan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dalam rangka meningkatkan penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2016tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”),[1] Menteri Keuangan the Ministry of Finance (“Ministry”) belum lama ini menerbitkan Peraturan No. 142/PMK.010/2016 (“Amandemen”), untuk mengubah Peraturan Menteri No. 127/PMK.010/2016tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan UU Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle (“Peraturan 2016”).[2]
 
Secara pokok, Amandemen ini mempertegas ketentuan-ketentuan Peraturan 2016 yang berkaitan dengan persoalan-persoalan berikut:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info