Bank Indonesia Permudah Persyaratan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

Bank Indonesia (“BI”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 18/17/PBI/2016 (“Amandemen Kedua”) untuk mengubah Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 (“Peraturan 2009”)tentang Uang Elektronik (“E-Money”).[1]
 
Melalui Amandemen Kedua ini, BI mempermudah berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerbit E-Money saat menandatangani perjanjian Layanan Keuangan Digital (“LKD”) dengan pihak ketiga. Selain itu, Amandemen Kedua juga memperkuat pengamanan transaksi E-Money dengan mewajibkan penerbit E-Money untuk menerapkan prosedur Customer Due Diligence terhadap pemegang E-Money.
 
Amandemen Kedua ini ditujukan untuk penerbit E-Money, termasuk bank, lembaga bukan bank, perusahaan telekomunikasi, dan lain sebagainya.
 
Penyelenggaraan LKD
 
E-Money dapat diberikan oleh bank dan lembaga bukan bank (“Penerbit”).[2] Terdapat dua jenis E-Money yang diatur dalam Peraturan 2009, yaitu: 1) E-Money Terdaftar yang data identitas pemegangnya wajib didaftar dan dicatat pada Penerbit; dan 2) E-Money Tidak Terdaftar yang data identitasnya tidak wajib didaftar dan dicatat pada Penerbit.[3]
 
Pihak Penerbit dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan jasa keuangan atau pembayaran elektronik /LKD.[4] Kerja sama dimaksud dapat dilakukan oleh Penerbit bersama dengan penyelenggara transfer dana/badan usaha berbadan hukum Indonesia dan/atau individu (“Agen LKD”).[5] Akan tetapi, kerja sama dengan Agen individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.[6] Sehubungan dengan itu, Amandemen Kedua menetapkan persyaratan yang lebih fleksibel untuk bank sebagai Penerbit yang melakukan kerja sama dengan Agen LKD individual jika dibandingkan dengan ketentuan Peraturan 2009, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:[7]
 

Amandemen Kedua	Peraturan 2009
1. Berbadan hukum Indonesia; 2. Memenuhi kriteria berikut: a) merupakan bank umum dengan kategori BUKU 3 dan 4; atau b) Bank Pembangunan Daerah dengan kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, serta profil mandate penyaluran program bantuan sosial; dan[8] 3. Memenuhi seluruh persyaratan operasional yang ditetapkan oleh BI.	1. Berbadan hukum Indonesia; 2. Merupakan bank umum dengan kategori BUKU 4; 3. Memiliki pengalaman sebagai Penerbit paling singkat selama dua tahun; dan 4. Memenuhi seluruh persyaratan operasional yang ditetapkan oleh BI.

 
Selain mempermudah persyaratan untuk bank sebagai Penerbit yang ingin bekerja sama dengan Agen LKD individual, Amandemen Kedua juga menetapkan bahwa kerja sama dimaksud hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BI.[9]
 
Kewajiban Penerapan Prosedur Customer Due Diligence
 
Dalam penyelenggaraan LKD, Penerbit kini diwajibkan untuk menerapkan semacam “prosedur customer due diligence sederhana” (CDD sederhana) terhadap pemegang E-Money Terdaftar. Penerapan proses CDD sederhana dilakukan melalui pencatatan data identitas pribadi pemegangnya, meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas, dan nama ibu kandung.[10] Di samping itu, Penerbit wajib melaksanakan prosedur CDD lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila menemukan salah satu peristiwa berikut:[11]
 

1.	Terdapat ketidaksesuaian dalam data identitas pribadi yang disampaikan oleh pemegang E-Money;
2.	Pemegang E-Money yang bersangkutan tercatat sebagai Politically Exposed Persons (PEP); dan/atau
3.	Terdapat dugaan terjadinya tindakan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme melalui transaksi E-Money.

 
Sebelumnya, Peraturan 2009 tidak mengatur tentang hal-hal yang telah dijabarkan di atas dalam ketentuan mengenai CDD.
 
Amandemen Kedua ini berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2016._RP