Pengecualian Kewajiban Pihak Pengendali Perusahaan Terbuka dalam rangka Pengampunan Pajak

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran No. 35/SEOJK.04/2016 tentang Penawaran Tender Wajib Sebagai Akibat Pengambilalihan Perusahan Terbuka Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak (“Edaran”).
 
Intinya, Edaran ini mengatur tentang pengecualian terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3a Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP – 264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan IX.H.1”). Pengecualian ini berlaku untuk wajib pajak yang terbukti sebagai pemegang saham mayoritas suatu perusahaan terbuka ketika mengungkap harta mereka dalam rangka pengampunan pajak.[1]
 
Edaran ini ditujukan untuk setiap pemohon yang mengajukan pengampunan pajak dan memiliki saham di perusahaan terbuka, serta perusahaan terbuka dan pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pasar modal secara umum.
 
Kewajiban Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan Terbuka
 
Berdasarkan Peraturan IX.H.1, pengambilalihan merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham mayoritas perusahaan terbuka, baik yang berbentuk perusahaan terbuka (emiten) atau perusahaan publik.[2] Pemegang saham mayoritas sendiri merupakan pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham suatu perusahaan terbuka, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan kebijakan perusahaan yang bersangkutan.[3] 
 
Peraturan IX.H.1 kemudian mewajibkan pemegang saham mayoritas untuk melaksanakan kewajiban berikut:[4]