| Issue Number : 2956

Penggabungan Ketentuan Fasilitas Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (“MBR”) mendapatkan akses terhadap pembiayaan perumahan secara efektif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“Peraturan 2016”).[1]
 
Pada dasarnya, Peraturan 2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“Peraturan 14/2016”),[2] yang memerlukan perumusan pedoman komprehensif tentang penyediaan fasilitas perumahan kepada MBR melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (“KPR”) bersubsidi dan subsidi bantuan uang muka perumahan (“SBUM”), yang meliputi:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (“MBR”) mendapatkan akses terhadap pembiayaan perumahan secara efektif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“Peraturan 2016”).[1]
 
Pada dasarnya, Peraturan 2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“Peraturan 14/2016”),[2] yang memerlukan perumusan pedoman komprehensif tentang penyediaan fasilitas perumahan kepada MBR melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (“KPR”) bersubsidi dan subsidi bantuan uang muka perumahan (“SBUM”), yang meliputi:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info