| Issue Number : 2954

Prosedur Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Diatur Ulang

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 bertujuan untuk mengatur lebih lanjut tentang prosedur pelepasan kawasan hutan yang merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (”HPK”) yang dapat dimanfaatkan di luar kegiatan kehutanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“Peraturan 2015”).[1]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, permasalahan ini diatur dalam:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (“Peraturan 2016”).
 
Peraturan 2016 bertujuan untuk mengatur lebih lanjut tentang prosedur pelepasan kawasan hutan yang merupakan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (”HPK”) yang dapat dimanfaatkan di luar kegiatan kehutanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“Peraturan 2015”).[1]
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, permasalahan ini diatur dalam:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info