| Issue Number : 2953

Klasifikasi Baru Skala Usaha Industri

Menteri Perindustrian (“Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (“Peraturan 2016”).[1]
 
Pada dasarnya, Peraturan 2016 merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 102 (4) Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”),[2] yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi dalam rangka menentukan klasifikasi industri kecil, menengah, dan besar.[3]
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh perusahaan yang bergerak di sektor industri, serta investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor industri.
 
Skala Usaha Industri
 
Secara umum, UU Perindustrian mewajibkan setiap perusahaan industri untuk mendapatkan izin usaha industri dari Menteri , atau dari gubernur, dan bupati/walikota yang sesuai. Izin ini akan diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya: kecil, menengah, atau besar.[4]
 
Klasifikasi skala usaha tersebut ditentukan lebih lanjut berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, sebagai berikut:[5]


 
Khusus untuk industri kecil, Peraturan 2016 mewajibkan pemilik usaha tersebut menjalankan kegiatan usahanya di lokasi yang menjadi satu dengan tempat tinggalnya.[6]
 
Sebagai tambahan, UU Perindustrian juga mencadangkan jenis industri tertentu berikut ini hanya untuk warga negara Indonesia: i) Industri kecil; ii) Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan iii) Industri menengah tertentu. Jenis industri yang dijabarkan dalam poin (i) dan (ii) ditetapkan oleh Presiden.[7]
 
Patut dicatat juga bahwa klasifikasi yang dikemukakan di atas harus dibedakan dari klasifikasi perusahaan kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMKM”), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:[8]


 
Berbagai klasifikasi yang diatur dalam UU UMKM berlaku untuk perusahaan yang tidak bergerak di sektor industri, sedangkan klasifikasi yang diatur dalam Peraturan 2016 berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri.
 
Skala Usaha Industri untuk Industri Tertentu
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, Menteri juga telah menetapkan klasifikasi untuk usaha industri tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 20/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri No. 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil dan Industri Menengah (“Peraturan 11/2014”).
 
Intinya, Peraturan 11/2014 mengatur tentang program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri kecil dan industri menengah yang memuat kriteria skala usaha yang berbeda dengan ketentuan Peraturan 2016, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:[9]


 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Perindustrian (“Menteri”) akhirnya menerbitkan Peraturan No. 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (“Peraturan 2016”).[1]
 
Pada dasarnya, Peraturan 2016 merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 102 (4) Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”),[2] yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi dalam rangka menentukan klasifikasi industri kecil, menengah, dan besar.[3]
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh perusahaan yang bergerak di sektor industri, serta investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor industri.
 
Skala Usaha Industri
 
Secara umum, UU Perindustrian mewajibkan setiap perusahaan industri untuk mendapatkan izin usaha industri dari Menteri , atau dari gubernur, dan bupati/walikota yang sesuai. Izin ini akan diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya: kecil, menengah, atau besar.[4]
 
Klasifikasi skala usaha tersebut ditentukan lebih lanjut berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, sebagai berikut:[5]


 
Khusus untuk industri kecil, Peraturan 2016 mewajibkan pemilik usaha tersebut menjalankan kegiatan usahanya di lokasi yang menjadi satu dengan tempat tinggalnya.[6]
 
Sebagai tambahan, UU Perindustrian juga mencadangkan jenis industri tertentu berikut ini hanya untuk warga negara Indonesia: i) Industri kecil; ii) Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan iii) Industri menengah tertentu. Jenis industri yang dijabarkan dalam poin (i) dan (ii) ditetapkan oleh Presiden.[7]
 
Patut dicatat juga bahwa klasifikasi yang dikemukakan di atas harus dibedakan dari klasifikasi perusahaan kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMKM”), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:[8]


 
Berbagai klasifikasi yang diatur dalam UU UMKM berlaku untuk perusahaan yang tidak bergerak di sektor industri, sedangkan klasifikasi yang diatur dalam Peraturan 2016 berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri.
 
Skala Usaha Industri untuk Industri Tertentu
 
Sebelum terbitnya Peraturan 2016, Menteri juga telah menetapkan klasifikasi untuk usaha industri tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 20/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri No. 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil dan Industri Menengah (“Peraturan 11/2014”).
 
Intinya, Peraturan 11/2014 mengatur tentang program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri kecil dan industri menengah yang memuat kriteria skala usaha yang berbeda dengan ketentuan Peraturan 2016, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:[9]


 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info