Menteri Keuangan
(“Menteri”) telah menerbtikan Peraturan
No. 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
(“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 24 (c) Undang-Undang
No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“
UU Pengampuan Pajak”),
[1] yang memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara investasi harta yang dialihkan dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka pengampunan pajak.
[2] Untuk tujuan tersebut, Peraturan 2016 menetapkan sejumlah hal berikut:
......