Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“
Gubernur”) akhirnya siap untuk melaksanakan strategi baru dalam rangka mengatasi kemacetan di wilayahnya dengan memberlakukan kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (
Electronic Road Pricing –
“ERP”) dengan terbitnya Peraturan
No. 149 tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (“
Peraturan 2016”).
Melalui strategi ERP, kendaraan yang melewati jalan-jalan tertentu di Jakarta wajib membayar tarif layanan yang sudah ditentukan dan akan dipungut secara otomatis melalui alat
On Board Unit (
“OBU”) yang terpasang di kendaraan setiap kali memasuki gerbang resmi ERP (
gate entry –
“gantry”).
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor di Jakarta, serta penduduk yang tinggal dan/atau bekerja di Jakarta.
Penerapan ERP
Gubernur bertanggung jawab untuk menentukan jalan mana saja yang rawan kemacetan dan memerlukan penerapan sistem ERP. Namun, jalan semacam itu harus memenuhi sejumlah kriteria:
[1]
......