| Issue Number : 2946

Kebijakan Lalu Lintas Berbayar Diterapkan di Jakarta

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) akhirnya siap untuk melaksanakan strategi baru dalam rangka mengatasi kemacetan di wilayahnya dengan memberlakukan kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing – “ERP”) dengan terbitnya Peraturan No. 149 tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (“Peraturan 2016”).
 
Melalui strategi ERP, kendaraan yang melewati jalan-jalan tertentu di Jakarta wajib membayar tarif layanan yang sudah ditentukan dan akan dipungut secara otomatis melalui alat On Board Unit (“OBU”) yang terpasang di kendaraan setiap kali memasuki gerbang resmi ERP (gate entry – “gantry”).
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor di Jakarta, serta penduduk yang tinggal dan/atau bekerja di Jakarta.
 
Penerapan ERP
 
Gubernur bertanggung jawab untuk menentukan jalan mana saja yang rawan kemacetan dan memerlukan penerapan sistem ERP. Namun, jalan semacam itu harus memenuhi sejumlah kriteria:[1]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) akhirnya siap untuk melaksanakan strategi baru dalam rangka mengatasi kemacetan di wilayahnya dengan memberlakukan kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing – “ERP”) dengan terbitnya Peraturan No. 149 tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (“Peraturan 2016”).
 
Melalui strategi ERP, kendaraan yang melewati jalan-jalan tertentu di Jakarta wajib membayar tarif layanan yang sudah ditentukan dan akan dipungut secara otomatis melalui alat On Board Unit (“OBU”) yang terpasang di kendaraan setiap kali memasuki gerbang resmi ERP (gate entry – “gantry”).
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor di Jakarta, serta penduduk yang tinggal dan/atau bekerja di Jakarta.
 
Penerapan ERP
 
Gubernur bertanggung jawab untuk menentukan jalan mana saja yang rawan kemacetan dan memerlukan penerapan sistem ERP. Namun, jalan semacam itu harus memenuhi sejumlah kriteria:[1]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info