Selasa, Agustus 23, 2016 | Issue Number : 2944

Pemerintah Menentukan Jumlah Bonus Produksi Usaha Panas Bumi

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi(“Peraturan 2016”) dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 (2) dan Pasal 83 Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi”).[1]

Ketentuan tersebut di atas, secara garis besar, menyatakan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang bonus produksi yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang usaha sumber daya panas bumi kepada pemerintah daerah tempat usaha mereka berada. Ketentuan baru tersebut meliputi: tarif bonus produksi, besaran bonus yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah, tata cara penyetoran dan pelaporan bonus produksi, serta pembayaran kembali terhadap badan usaha panas bumi oleh pemerintah pusat.

Peraturan 2016 ditujukan untuk kalangan pengusaha yang tengah atau ingin melakukan kegiatan usaha panas bumi.

Kewajiban Membayar Bonus Produksi
UU Panas Bumi mewajibkan setiap badan usaha yang bergerak di bidang usaha panas bumi (termasuk pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi – secara bersama-sama disebut sebagai “Badan Usaha Panas Bumi) untuk membayar bonus produksi kepada pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan.[2]

Badan Usaha Panas Bumi yang telah beroperasi wajib membayar bonus produksi secara berkala ketika telah memulai proses produksi secara komersial. Apabila Badan Usaha Panas Bumi telah memulai proses produksi secara komersial sebelum berlakunya UU Panas Bumi (17 September 2014), maka pembayaran bonus produksi mulai menjadi kewajiban sejak tanggal 1 Januari 2015.[3]

Tarif Bonus Produksi
Tarif bonus produksi yang dikenakan sebesar:[4]

a. 1% atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi; dan
b. 0.5% atas pendapatan kotor dari penjualan listrik.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda