| Issue Number : 2938

Pemerintah Permudah Tata Cara Pungutan Bea Keluar

Untuk lebih meningkatkan kelancaran arus barang dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen,[1] Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 86/PMK.04/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri (“Perubahan”) No. 214/ PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar (“Peraturan”).[2]

Pada intinya, Perubahan mengubah ketentuan mengenai hal-hal berikut: a) Jenis barang yang dikecualikan dari bea keluar; b) Prosedur untuk pemeriksaan wajib atas fisik barang ekspor; dan c) Prosedur untuk perhitungan bea keluar.

Perubahan ditujukan kepada seluruh eksportir.

Barang yang Dikecualikan
Pada dasarnya, eksportir yang ingin mengekspor barangnya ke Negara lain akan dikenakan biaya dalam bentuk bea keluar.[3] Bea keluar tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul dari Menteri Perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non-departemen/ kepala badan teknis terkait.[4] Lebih lanjut, Menteri juga berwenang dalam menetapkan barang-barang ekspor yang dapat dikecualikan dari pengenaan bea keluar, dalam hal barang ekpor tersebut merupakan:[5]

a.      Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
b.      Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
c.      Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
d.      Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
e.      Barang pindahan;
f.       Barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean ekspor dan/atau jumlah tertentu;
g.      Barang asal impor yang kemudian diekspor kembali;
h.      Barang ekpor yang akan diimpor kembali.

Perubahan saat ini menyatakan bahwa pengecualian atas barang pada poin (d) di atas tidak berlaku untuk jenis barang ekspor berupa produk mineral yang termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri No. 151/KM.4/2016 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar.[6] Oleh karena itu, produk mineral tersebut tunduk pada ketentuan bea keluar yang berlaku.

 
Pemeriksaan Fisik atas Barang Ekspor
Apabila dianggap perlu, barang ekspor yang dikenakan bea keluar dapat menjalani proses pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk memeriksa jumlah dan jenis barang ekspor tersebut.[7] Pemeriksaan jenis barang harus dilakukan dengan pengujian laboratoris di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“Direktorat Jenderal”).[8]

Sebelumnya, pemeriksaan jenis barang juga dapat dilakukaan oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah di laboratorium yang disepakati oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Eksportir.[9] Akan tetapi, Peraturan 2016, sebagaimana disebutkan di atas, mewajibkan bahwa pemeriksaan tersebut saat ini hanya dapat dilakukan oleh petugas bea dan cukai.
 
Perhitungan Bea Keluar
Perhitungan bea keluar ditentukan berdasarkan dokumen berikut:[10]
a.       Hasil pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea dan cukai, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik;
b.      Pemberitahuan pabean ekspor yang dikirim kepada kantor pabean oleh eksportir (“Notifikasi Ekspor”), dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal.

Tarif bea keluar atas produk mineral (barang-barang dengan kharakteristik tertentu) ditentukan berdasarkan kadar mineral dan/atau kadar air.[11] Perubahan masih mengharuskan dilakukannya pemeriksaan fisik atas produk mineral ekspor. Akan tetapi, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh eksportir atau kuasanya di laboratorium yang terakreditasi, selain dari Direktorat Jenderal. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada penumpukan/penyimpanan barang dan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut.[12]

Seorang eksportir atau kuasanya harus menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada kepala kantor pabean dengan menggunakan surat sesuai format di Lampiran Perubahan dalam waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor.[13] Sementara menunggu hasil pemeriksaan fisik, eksportir dapat membayar bea keluar berdasarkan perhitungan dari hasil pemeriksaan eksportir pada penumpukan/penyimpanan barang.[14] Bea keluar tersebut, akan tetapi, dapat disesuaikan lebih lanjut oleh kantor pabean.[15]

Perlu juga dicatat bahwa kepala kantor pabean dapat melakukan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan kepabeanan eksportir apabila hasil pemeriksaan fisik barang pada saat pemuatan ke sarana pengangkut belum diserahkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pemblokiran tersebut baru dapat dicabut setelah eksportir tersebut menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada kantor pabean.[16]

Sebelumnya Peraturan tidak menguraikan ketentuan untuk eksportir mengenai perhitungan bea keluar didasari oleh Notifikasi Ekspor[17]

Perubahan telah berlaku sejak 24 Juli 2016.AP
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Untuk lebih meningkatkan kelancaran arus barang dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen,[1] Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 86/PMK.04/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri (“Perubahan”) No. 214/ PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar (“Peraturan”).[2]

Pada intinya, Perubahan mengubah ketentuan mengenai hal-hal berikut: a) Jenis barang yang dikecualikan dari bea keluar; b) Prosedur untuk pemeriksaan wajib atas fisik barang ekspor; dan c) Prosedur untuk perhitungan bea keluar.

Perubahan ditujukan kepada seluruh eksportir.

Barang yang Dikecualikan
Pada dasarnya, eksportir yang ingin mengekspor barangnya ke Negara lain akan dikenakan biaya dalam bentuk bea keluar.[3] Bea keluar tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul dari Menteri Perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non-departemen/ kepala badan teknis terkait.[4] Lebih lanjut, Menteri juga berwenang dalam menetapkan barang-barang ekspor yang dapat dikecualikan dari pengenaan bea keluar, dalam hal barang ekpor tersebut merupakan:[5]

a.      Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
b.      Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
c.      Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
d.      Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
e.      Barang pindahan;
f.       Barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean ekspor dan/atau jumlah tertentu;
g.      Barang asal impor yang kemudian diekspor kembali;
h.      Barang ekpor yang akan diimpor kembali.

Perubahan saat ini menyatakan bahwa pengecualian atas barang pada poin (d) di atas tidak berlaku untuk jenis barang ekspor berupa produk mineral yang termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri No. 151/KM.4/2016 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar.[6] Oleh karena itu, produk mineral tersebut tunduk pada ketentuan bea keluar yang berlaku.

 
Pemeriksaan Fisik atas Barang Ekspor
Apabila dianggap perlu, barang ekspor yang dikenakan bea keluar dapat menjalani proses pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk memeriksa jumlah dan jenis barang ekspor tersebut.[7] Pemeriksaan jenis barang harus dilakukan dengan pengujian laboratoris di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“Direktorat Jenderal”).[8]

Sebelumnya, pemeriksaan jenis barang juga dapat dilakukaan oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah di laboratorium yang disepakati oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Eksportir.[9] Akan tetapi, Peraturan 2016, sebagaimana disebutkan di atas, mewajibkan bahwa pemeriksaan tersebut saat ini hanya dapat dilakukan oleh petugas bea dan cukai.
 
Perhitungan Bea Keluar
Perhitungan bea keluar ditentukan berdasarkan dokumen berikut:[10]
a.       Hasil pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea dan cukai, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik;
b.      Pemberitahuan pabean ekspor yang dikirim kepada kantor pabean oleh eksportir (“Notifikasi Ekspor”), dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal.

Tarif bea keluar atas produk mineral (barang-barang dengan kharakteristik tertentu) ditentukan berdasarkan kadar mineral dan/atau kadar air.[11] Perubahan masih mengharuskan dilakukannya pemeriksaan fisik atas produk mineral ekspor. Akan tetapi, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh eksportir atau kuasanya di laboratorium yang terakreditasi, selain dari Direktorat Jenderal. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada penumpukan/penyimpanan barang dan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut.[12]

Seorang eksportir atau kuasanya harus menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada kepala kantor pabean dengan menggunakan surat sesuai format di Lampiran Perubahan dalam waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor.[13] Sementara menunggu hasil pemeriksaan fisik, eksportir dapat membayar bea keluar berdasarkan perhitungan dari hasil pemeriksaan eksportir pada penumpukan/penyimpanan barang.[14] Bea keluar tersebut, akan tetapi, dapat disesuaikan lebih lanjut oleh kantor pabean.[15]

Perlu juga dicatat bahwa kepala kantor pabean dapat melakukan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan kepabeanan eksportir apabila hasil pemeriksaan fisik barang pada saat pemuatan ke sarana pengangkut belum diserahkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pemblokiran tersebut baru dapat dicabut setelah eksportir tersebut menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada kantor pabean.[16]

Sebelumnya Peraturan tidak menguraikan ketentuan untuk eksportir mengenai perhitungan bea keluar didasari oleh Notifikasi Ekspor[17]

Perubahan telah berlaku sejak 24 Juli 2016.AP
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info