| Issue Number : 2935

Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Bagi Pemberi Kerja


Dalam rangka meningkatkan tingkat kepesertaan wajib dalam berbagai program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”), Menteri Ketenagakerjaan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 23 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (“Peraturan 2016”).
 
Secara pokok, Peraturan 2016 menetapkan pedoman tentang pembatasan akses terhadap pelayanan publik bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara (“Pemberi Kerja”) yang tidak memenuhi ketentuan kepesertaan wajib dalam program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi: program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.[1]
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh pengusaha di Indonesia dan masyarakat umum
 
Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja
 
Pemberi Kerja dikenai sanksi administratif apabila melakukan sejumlah pelanggaran berikut:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dalam rangka meningkatkan tingkat kepesertaan wajib dalam berbagai program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”), Menteri Ketenagakerjaan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 23 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (“Peraturan 2016”).
 
Secara pokok, Peraturan 2016 menetapkan pedoman tentang pembatasan akses terhadap pelayanan publik bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara (“Pemberi Kerja”) yang tidak memenuhi ketentuan kepesertaan wajib dalam program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi: program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.[1]
 
Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh pengusaha di Indonesia dan masyarakat umum
 
Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja
 
Pemberi Kerja dikenai sanksi administratif apabila melakukan sejumlah pelanggaran berikut:[2]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info