Kamis, Agustus 4, 2016 | Issue Number : 2932

Produk Investasi pada Sektor Pasar Modal Untuk Program Pengampunan Pajak

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (“Peraturan 2016”). Peraturan 2016 memuat rincian lebih lanjut tentang penempatan dana repatriasi pengampunan pajak pada instrumen investasi di pasar modal.[1] Untuk tujuan tersebut, Peraturan 2016 menetapkan ketentuan mengenai hal-hal berikut:
a. Prosedur pembukaan rekening efek;
b. Pengelolaan dana pemodal oleh manajer investasi;
c. Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan
d. Sanksi terhadap pelanggaran.

Mengingat luasnya cakupan Peraturan 2016, edisi Indonesian Legal Brief kali ini membatasi pembatasannya pada huruf (a) dan (b) di atas.

Peraturan 2016 ditujukan untuk peserta program pengampunan pajak yang bermaksud mengalihkan harta mereka ke Indonesia untuk tujuan investasi (“Pemodal”), serta manajer investasi dan perantara pedagang efek.

Pembukaan Rekening Efek
Peraturan 2016 mewajibkan Pemodal untuk menyampaikan Surat Keputusan Pengampunan Pajak yang diperoleh dari Menteri Keuangan kepada penyedia jasa keuangan saat membuka rekening efek dan berinvestasi pada instrumen finansial berikut:[2]
a. Reksa dana;
b. Pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual;
c. Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif;
d. Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi;
e. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif; dan
f. Efek yang diperdagangkan di dalam atau di luar bursa.

Patut diingat bahwa saat membuka salah satu jenis rekening di atas, Pemodal tidak diwajibkan untuk menyampaikan dokumen yang diatur dalam Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (“Peraturan 2014”),[3] termasuk dokumen identitas, nomor pokok wajib pajak dan sebagainya.[4]

Pengelolaan Dana Pemodal
Peraturan 2016 membagi ketentuan tentang pengelolaan dana Pemodal menjadi empat kelompok berikut:
a. Reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif;[5]
b. Pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual;[6]
c. Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif;[7] dan
d. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif.[8]

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Pemodal dapat menjadi peserta reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif (“Reksa Dana Penyertaan Terbatas”), meskipun perusahaan sasarannya belum ditetapkan dalam masa pencatatan.[9] Namun, perusahaan sasaran yang dimaksud harus sudah ditetapkan paling lambat satu tahun setelah Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut dicatatkan.[10]

Peraturan 2016 juga menetapkan sejumlah dokumen pendukung yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta Reksa Dana Penyertaan Terbatas, baik berupa efek bersifat ekuitas maupun utang, antara lain:[11]
a. Perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
b. Dokumen jaminan yang dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (khusus untuk efek bersifat utang);
c. Perjanjian dengan anggota komite investasi yang berasal dari pihak ketiga (khusus untuk efek bersifat ekuitas);
d. Perjanjian dengan pihak ketiga yang mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai tenaga ahli/anggota Direksi pada perusahaan sasaran (khusus untuk efek bersifat ekuitas);
e. Laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
f. Ikhtisar keuangan ringkas perusahaan sasaran yang menerbitkan efek (baik bersifat ekuitas maupun utang) untuk periode tiga tahun terakhir; dan seterusnya.

Patut dicatat bahwa manajer investasi dapat menambah Efek dalam portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang unit penyertaan melalui rapat umum pemegang unit penyertaan.[12]

Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual
Peraturan 2016 menetapkan jumlah minimum dana kelolaan awal untuk setiap pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual(“Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Perorangan”) yaitu paling sedikit sebesar Rp 5 juta.[13] Akan tetapi, jumlah dana kelolaan awal tersebut dapat mengalami penurunan menjadi kurang dari Rp 5 juta apabila terjadi pergerakan harga pasar yang signifikan atas portofolio efek.[14]

Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Peraturan 2016 mewajibkan manajer investasi untuk melampirkan dokumen-dokumen berikut saat mengajukan permohonan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif (“Efek Beragun Aset”):[15]
a.      Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dengan akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK;
b.      Rancangan akhir Prospektus yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak; dan
c.      Contoh sertifikat Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

Di samping itu, manajer investasi juga wajib memiliki dokumen yang terkait dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset, misalnya pendapat hukum, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, perjanjian lain yang terkait, dan seterusnya.[16]

Dana Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Sebagai penutup, Peraturan 2016 juga mengatur tentang dokumen-dokumen pendukung yang wajib disampaikan dan diadministrasikan oleh manajer investasi ketika mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dana investasi real estat, antara lain:[17]
a. Naskah kontrak dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif (dalam format cetak dan digital);
b. Prospektus yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak;
c. Dokumen pendukung untuk penawaran umum dana investasi real estat, antara lain perjanjian pengelolaan real estat, dokumen penilaian real estat, pendapat hukum, dan lain-lain;[18]
d. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Special Purpose Company;
e. Daftar pihak yang terafiliasi dengan Special Purpose Company; dan seterusnya.

Peraturan 2016 telah berlaku sejak tanggal 25 Juli 2016._AP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda