| Issue Number : 2929

DPR Sahkan UU Paten

 
Setelah penantian yang cukup lama dan pembahasan mendalam yang menghabiskan satu tahun penuh, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Paten (“UU Paten”) pada tanggal 28 Juli 2016 [1] Pada dasarnya, UU Paten merevisi UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (“Peraturan 2001”) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dengan mengubah hal-hal berikut:


a. Ruang Lingkup Invensi;
b. Kewajiban pemegang paten;
c. Tata cara permohonan paten;
d. Pengalihan hak atas paten;
e. Pelaksanaan paten oleh pemerintah;
f. Pembayaran biaya tahunan oleh pemegang paten atau penerima lisensi;
g. Penghapusan paten;
h. Penetapan Sementara Pengadilan;
i. Ketentuan Pidana
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
 
Setelah penantian yang cukup lama dan pembahasan mendalam yang menghabiskan satu tahun penuh, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Paten (“UU Paten”) pada tanggal 28 Juli 2016 [1] Pada dasarnya, UU Paten merevisi UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (“Peraturan 2001”) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dengan mengubah hal-hal berikut:


a. Ruang Lingkup Invensi;
b. Kewajiban pemegang paten;
c. Tata cara permohonan paten;
d. Pengalihan hak atas paten;
e. Pelaksanaan paten oleh pemerintah;
f. Pembayaran biaya tahunan oleh pemegang paten atau penerima lisensi;
g. Penghapusan paten;
h. Penetapan Sementara Pengadilan;
i. Ketentuan Pidana
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info