| Issue Number : 2928

Pengalihan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak


Menteri Keuangan (“Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak (“Peraturan 2016”).

Peraturan 2016 melaksanakan ketentuan Pasal 24 (c) Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“Undang-Undang Pengampunan Pajak”)[1]yang juga menetapkan lebih lanjut tata cara investasi di instrument pasar keuangan bagi harta yang dialihkan dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka pengampunan pajak.[2] Selain itu, Peraturan 2016 juga mengatur tentang: 1) Jenis instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menempatkan harta yang telah dialihkan; dan 2) Pihak yang mengelola dan menempatkan harta yang telah dialihkan pada instrumen investasi (Pengelola Harta Wajib Pajak atau “Gateway”).

Peraturan 2016 ditujukan untuk wajib pajak perorangan maupun badan (“Wajib Pajak”).
 
Pengampunan Pajak
Sebagaimana diketahui bersama, pada kebijakan pengampunan pajak yang saat ini sedang diberlakukan, Wajib Pajak dapat diberikan pengampunan dari pajak yang seharusnya terutang dan pembebasan dari sanksi administratif maupun pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta yang mereka miliki dan membayar sejumlah uang tebusan.[3]

Harta yang dimaksud meliputi harta yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun yang berada di wilayah negara lain, dengan dilampiri surat pernyataan harta (“Surat Pernyataan) yang disampaikan kepada Menteri melalui kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, atau tempat-tempat tertentu (antara lain Kedutaan Indonesia di Singapura, Hong Kong, dan lain-lain).[4]   

Penempatan Harta pada Instrumen Investasi
Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang mereka simpan di luar negeri dan menempatkannya pada instrumen investasi tertentu di Indonesia selama paling sedikit tiga tahun. Sebagai gantinya, Wajib Pajak yang bersangkutan berhak mendapatkan keringanan berupa tarif yang lebih rendah dalam pembayaran uang tebusan dibanding Wajib Pajak yang tidak mengalihkan harta mereka ke wilayah Indonesia. Patut dicatat bahwa Peraturan 2016 menetapkan bahwa harta yang belum dilaporkan harus diinvestasikan di Indonesia apabila: 1) Harta tersebut telah berada di dalam wilayah Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2015; dan 2) Menteri belum menerbitkan surat keterangan pengampunan pajak untuk Wajib Pajak yang bersangkutan (“Surat Keterangan”).[5]

Dalam rangka penempatan instrumen investasi tersebut, Wajib Pajak harus mendapatkan Surat Keterangan dan membuka rekening khusus pada bank persepsi (“Bank Persepsi”) di Indonesia. Bank tersebut ditunjuk oleh Menteri untuk menampung dan mengelola harta yang dialihkan dari luar negeri ke Indonesia.[6] Harta dapat dialihkan secara langsung ke Bank Persepsi atau melalui kantor cabang bank tersebut di luar negeri (“Kantor Cabang”). Untuk harta yang dialihkan melalui Kantor Cabang, maka Kantor Cabang yang bersangkutan wajib mengalihkan harta Wajib Pajak ke Bank Persepsi di Indonesia dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.[7]

Pihak Bank Persepsi kemudian harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (“Direktorat Jenderal”) atas pembukaan Rekening Khusus dan pengalihan harta oleh Wajib Pajak.[8]

Instrumen Investasi
Setelah mengalihkan harta mereka ke Bank Persepsi, Wajib Pajak wajib menempatkan harta tersebut ke dalam jenis-jenis investasi berikut:[9]


a. Surat Berharga Negara (SBN) Republik Indonesia;
b. Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
c. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
d. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; dan/atau
h. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Keuangan (“Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak (“Peraturan 2016”).

Peraturan 2016 melaksanakan ketentuan Pasal 24 (c) Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“Undang-Undang Pengampunan Pajak”)[1]yang juga menetapkan lebih lanjut tata cara investasi di instrument pasar keuangan bagi harta yang dialihkan dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka pengampunan pajak.[2] Selain itu, Peraturan 2016 juga mengatur tentang: 1) Jenis instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menempatkan harta yang telah dialihkan; dan 2) Pihak yang mengelola dan menempatkan harta yang telah dialihkan pada instrumen investasi (Pengelola Harta Wajib Pajak atau “Gateway”).

Peraturan 2016 ditujukan untuk wajib pajak perorangan maupun badan (“Wajib Pajak”).
 
Pengampunan Pajak
Sebagaimana diketahui bersama, pada kebijakan pengampunan pajak yang saat ini sedang diberlakukan, Wajib Pajak dapat diberikan pengampunan dari pajak yang seharusnya terutang dan pembebasan dari sanksi administratif maupun pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta yang mereka miliki dan membayar sejumlah uang tebusan.[3]

Harta yang dimaksud meliputi harta yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun yang berada di wilayah negara lain, dengan dilampiri surat pernyataan harta (“Surat Pernyataan) yang disampaikan kepada Menteri melalui kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, atau tempat-tempat tertentu (antara lain Kedutaan Indonesia di Singapura, Hong Kong, dan lain-lain).[4]   

Penempatan Harta pada Instrumen Investasi
Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang mereka simpan di luar negeri dan menempatkannya pada instrumen investasi tertentu di Indonesia selama paling sedikit tiga tahun. Sebagai gantinya, Wajib Pajak yang bersangkutan berhak mendapatkan keringanan berupa tarif yang lebih rendah dalam pembayaran uang tebusan dibanding Wajib Pajak yang tidak mengalihkan harta mereka ke wilayah Indonesia. Patut dicatat bahwa Peraturan 2016 menetapkan bahwa harta yang belum dilaporkan harus diinvestasikan di Indonesia apabila: 1) Harta tersebut telah berada di dalam wilayah Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2015; dan 2) Menteri belum menerbitkan surat keterangan pengampunan pajak untuk Wajib Pajak yang bersangkutan (“Surat Keterangan”).[5]

Dalam rangka penempatan instrumen investasi tersebut, Wajib Pajak harus mendapatkan Surat Keterangan dan membuka rekening khusus pada bank persepsi (“Bank Persepsi”) di Indonesia. Bank tersebut ditunjuk oleh Menteri untuk menampung dan mengelola harta yang dialihkan dari luar negeri ke Indonesia.[6] Harta dapat dialihkan secara langsung ke Bank Persepsi atau melalui kantor cabang bank tersebut di luar negeri (“Kantor Cabang”). Untuk harta yang dialihkan melalui Kantor Cabang, maka Kantor Cabang yang bersangkutan wajib mengalihkan harta Wajib Pajak ke Bank Persepsi di Indonesia dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.[7]

Pihak Bank Persepsi kemudian harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (“Direktorat Jenderal”) atas pembukaan Rekening Khusus dan pengalihan harta oleh Wajib Pajak.[8]

Instrumen Investasi
Setelah mengalihkan harta mereka ke Bank Persepsi, Wajib Pajak wajib menempatkan harta tersebut ke dalam jenis-jenis investasi berikut:[9]


a. Surat Berharga Negara (SBN) Republik Indonesia;
b. Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
c. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
d. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; dan/atau
h. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info