Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu (“Peraturan 2016”).
Peraturan 2016 memuat sejumlah prosedur yang dapat ditempuh oleh pengusaha tertentu untuk membeli gas bumi dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas bumi (“Peraturan Presiden”).[1]
Peraturan ini khususnya ditujukan untuk produsen gas bumi, serta industri yang menggunakan gas bumi.
Harga Gas Bumi Tertentu
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden, Menteri berwenang untuk menetapkan harga gas bumi tertentu (“Harga Gas Bumi Tertentu”) bagi sektor usaha tertentu, sepanjang kedua persyaratan berikut terpenuhi:[2]
· Harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi; dan
· Harga gas bumi pada titik serah lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU.[3]
Harga Gas Bumi Tertentu hanya berlaku untuk sektor-sektor industri berikut (“Pengusaha”):[4]
1. Pupuk;
2. Petrokimia;
3. Oleochemical(bahan kimia yang diperoleh dari lemak nabati dan hewani);
4. Baja;
5. Keramik;
6. Kaca; dan
7. Sarung tangan karet.
Mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu
Dalam hal salah satu dari persyaratan di atas terpenuhi, Pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (“Direktur Jenderal”) untuk menikmati manfaat Harga Gas Bumi Tertentu. Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan dokumen-dokumen berikut:[5]
a. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian (“Rekomendasi”);
b. Laporan tahunan perusahaan yang sudah diaudit sebagai dasar pertimbangan permohonan;
c. Dokumen kontrak jual beli gas bumi yang masih berlangsung (existing) antara Pengusaha dengan perusahaan minyak dan gas bumi dengan (“Kontraktor”) atau dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi (“Pemegang Izin”).
Patut dicatat bahwa Rekomendasi sekurang-kurangnya memuat informasi berikut: 1) Nama Pengusaha; 2) Kategorisasi industri; 3) Nilai tambah yang dapat diberikan oleh Pengusaha setelah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu; 4) Kelayakan keekonomian.[6]
Tahapan prosedur yang harus ditempuh Pengusaha untuk mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu dijabarkan dalam skema berikut:[7]

Penyesuaian Harga
Setelah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu, Pengusaha dapat menggunakan harga tersebut untuk membeli gas bumi secara langsung dari Kontraktor atau Pemegang Izin. Dengan demikian, Kontraktor dan Pemegang Izin yang bersangkutan wajib melakukan penyesuaian harga gas bumi sebelum menjualnya kepada Pengusaha.[8] Patut dicatat bahwa meskipun Harga Gas Bumi Tertentu diberlakukan dalam kegiatan jual beli gas bumi dari Kontraktor, hal tersebut tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang disepakati dalam kontrak karya antara Kontraktor dengan pemerintah.[9]
Di samping itu, Pemegang Izin yang tidak melakukan penyesuaian harga gas bumi akan dikenai sanksi administratif, dengan sanksi paling ringan berupa teguran tertulis.[10] Dalam hal tindakan pelanggaran masih berlangsung, pelakunya akan dikenakan sanksi yang lebih berat berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha.[11]
Mekanisme pengenaan sanksi administratif dijabarkan lebih lanjut dalam skema berikut:[12]

Besaran Harga Gas Bumi Tertentu dievaluasi secara berkala oleh Menteri setiap tahun atau sewaktu-waktu.[13]
Peraturan ini diundangkan tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2016.
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku