Pemerintah saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Sengketa di Bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dan Penanam Modal (“RPP”).
RPP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan mengatur lebih lanjut tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia (“Pemerintah”) serta penanam modal (investor) asing maupun domestik.[1]
RPP ini ditujukan untuk pengacara arbitrase serta seluruh investor, baik yang sudah atau akan menanamkan modalnya di wilayah Indonesia.
Ruang Lingkup RPP
RPP menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan investor asing maupun domestik, yang terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”).[2]
Namun, ketentuan RPP ini tidak dapat diterapkan untuk jenis investasi berikut:[3]
a. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh badan usaha berbentuk badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan oleh investor dari negara pihak ketiga, dalam hal badan usaha tersebut tidak memiliki operasi usaha yang substantif di wilayah negara asalnya;[4]
b. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan oleh investor domestik; dan
c. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan oleh investor dari negara pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Selain itu, RPP ini juga tidak berlaku terhadap sengketa yang sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum diperiksa atau diputuskan.[5]
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dan Investor
Dalam hal terjadi sengketa, RPP ini menetapkan bahwa pihak pemerintah dan investor wajib terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyarawah dan mufakat.[6] Apabila kesepakatan penyelesaian dapat dicapai, maka dibuatlah berita acara kesepakatan penyelesaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.[7]
Apabila kesepakatan penyelesaian tidak tercapai dalam jangka waktu 60 hari kerja atau jangka waktu tertentu lainnya,[8] investor dapat memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di bawah ini:[9]
a. Arbitrase;
b. Penyelesaian Sengketa Alternatif (“PSA”); atau
c. Pengadilan. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku