Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (“Peraturan”) dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan pengurusan hutan pada area hutan produksi dari segi tata kelola dan pemanfaatannya.[1]
Untuk tujuan tersebut, Peraturan ini menetapkan sejumlah tata cara yang harus dipatuhi saat melakukan perubahan luasan area hutan produksi yang sudah ada dan saat ini tercakup dalam bentuk izin berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Izin Kehutanan”):[2]
a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (“IUPHHK-HA”);
b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (“IUPHHK-HTI”); dan
c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (“IUPHHK-RE”).
Peraturan ini ditujukan untuk para pemegang dan calon pemegang izin-izin tersebut di atas (IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE).
Perubahan Luasan
Perubahan luasan kawasan hutan yang berada di bawah Izin Kehutanan dapat dilakukan jika salah satu kriteria berikut terpenuhi:[3]
a. Tumpang tindih perizinan;
b. Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
c. Kebijakan pemerintah (misalnya kebijakan pencegahan konflik tenurial).
Perubahan luasan kawasan hutan dapat berupa pengurangan luasan area hutan atau penggabungan kawasan hutan milik para pemegang izin yang sama. Permohonan perubahan luasan dapat diajukan oleh:[4]
a. Pemegang Izin Kehutanan;
b. Pemerintah Daerah; atau
c. Menteri sebagai pemberi izin.
Perubahan Luasan Berdasarkan Permohonan Pemegang Izin atau Pemerintah Daerah
Pemegang izin atau pemerintah daerah yang ingin mengubah luasan kawasan hutan harus menyampaikan permohonan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen-dokumen berikut:[5]
a. Peta areal yang dimohon dengan skala berikut: i) 1:50,000, untuk luasan areal di atas 10.000 hektar (minimum); atau ii) 1:10,000, untuk luasan areal di bawah 10.000 hektar;
b. Proposal teknis di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya perubahan luasan areal yang bersangkutan;
c. Pernyataan pemohon dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: i) areal tersebut tidak dalam proses hukum; ii) pemohon tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang diubah luasannya atau pengembalian kelebihan pembayaran iuran akibat perubahan tersebut; iii) areal yang bersangkutan bukan areal kawasan lindung dan areal daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi; dan iv) tidak akan mengganggu aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha.
Selain itu, pemegang izin juga wajib menyampaikan dokumen pertimbangan gubernur yang berisi dukungan terhadap permohonan perubahan luasan areal, sedangkan permohonan dari pemerintah daerah wajib dilengkapi dengan surat permohonan dari gubernur (untuk perubahan luasan areal kawasan hutan) atau dari bupati/walikota (untuk perubahan luasan areal penggunaan lain).[6]
Setiap permohonan yang diajukan akan diproses dengan prosedur berikut:[7]
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (“Direktur Jenderal”) atas nama Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam jangka waktu tiga hari kerja;
2. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (“Direktur”) atas nama Direktur Jenderal melakukan verifikasi proposal teknis dalam jangka waktu tujuh hari;
3. Dalam hal permohonan telah memenuhi verifikasi teknis, Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan Menteri dan peta areal kerja (working area/WA) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Sekretaris Jenderal”);
4. Sekretaris Jenderal mempunyai waktu tiga hari untuk melakukan telaahan hukum terhadap konsep keputusan Menteri dari Direktur Jenderal sebelum menyampaikannya kepada Menteri;
5. Menteri menerbitkan dan mengesahkan keputusan Menteri beserta lampiran peta areal kerja yang disampaikan Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu tiga hari.
Perubahan Luasan Berdasarkan Inisiatif Menteri
Perubahan luasan yang dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri hanya dapat dilakukan setelah melalui proses audit oleh unsur Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain. Berdasarkan hasil audit, proses perubahan luasan dilakukan dengan tata cara berikut:[8]
a. Direktur menyiapkan konsep keputusan Menteri dan peta areal kerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh Direktur Jenderal;
b. Sekretaris Jenderal melakukan telaahan hukum dari konsep keputusan Menteri dalam jangka waktu tiga hari sebelum meneruskannya kepada Menteri;
c. Setelah menerima konsep dari Sekretaris Jenderal, Menteri kemudian menerbitkan keputusan beserta lampiran peta areal kerja dalam jangka waktu paling lama tiga hari.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Mei 2016.CD ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku