Katalog Produk
Berlangganan Pro
Icon DokumenHukumonline Stream
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence Updates
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaPerizinan Usaha
Layanan terpadu perusahaan—dari pendirian, perizinan usaha hingga kesekretariatan dan kepatuhan
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon practice leadersPractice Leaders
Temukan dan bandingkan firma hukum terbaik di Indonesia berdasarkan keahlian mereka.
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
HomeLegal BriefLaw DigestLaw ReviewRegulation Translations
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
 | Issue Number : 2922

Peraturan Pelaksana UU Pengampunan Pajak


Menteri Keuangan (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 118/PMK.03/2016 (“Peraturan 2016”) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”).[1] Pada intinya, Peraturan 2016 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 (a), (b), (c), (d), dan (e) Undang Undang Pengampunan Pajak, serta menugaskan Menteri untuk menetapkan rincian prosedur teknis yang harus dipatuhi oleh wajib pajak ketika mengajukan permohonan pengampunan pajak, yang meliputi:

a. Subyek dan obyek pengampunan pajak;
b. Surat pernyataan pengungkapan harta dan uang tebusan;
c. Pelunasan tunggakan pajak;
d. Pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum;
e. Fasilitas pengampunan pajak;
f. Penetapan bank persepsi;
g. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan;
h. Penghentian setiap bentuk pemeriksaan terhadap suatu dugaan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
i. Manajemen data dan informasi.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
Pro
Rp 5.000.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro AI
Terfavorit
Rp 8.200.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro Compliance
New
Rp 12.500.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Keuangan (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 118/PMK.03/2016 (“Peraturan 2016”) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”).[1] Pada intinya, Peraturan 2016 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 (a), (b), (c), (d), dan (e) Undang Undang Pengampunan Pajak, serta menugaskan Menteri untuk menetapkan rincian prosedur teknis yang harus dipatuhi oleh wajib pajak ketika mengajukan permohonan pengampunan pajak, yang meliputi:

a. Subyek dan obyek pengampunan pajak;
b. Surat pernyataan pengungkapan harta dan uang tebusan;
c. Pelunasan tunggakan pajak;
d. Pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum;
e. Fasilitas pengampunan pajak;
f. Penetapan bank persepsi;
g. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan;
h. Penghentian setiap bentuk pemeriksaan terhadap suatu dugaan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
i. Manajemen data dan informasi.
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
Pro
Rp 5.000.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro AI
Terfavorit
Rp 8.200.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
Pro Compliance
New
Rp 12.500.000 /bulan
Jadwalkan Demo
Lihat Detail
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info